Orator Aksi IAIN Ambon Tantang Debat Pakar Hukum Wali Kota

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon demo tolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di depan kantor wali kota Ambon, Kamis 15 Juli 2021. LINTAS/Afrizal Tomsio

Reporter: Idris Boufakar
Editor: Yolanda Agne


LINTAS.COM — Orator demonstrasi IAIN Ambon, Jihad Toisuta, menantang pakar hukum wali kota Ambon untuk berdebat mengenai aturan pemerintah terkait vaksinasi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

“Kalau kamong menang maka katong akang pulang tanpa syarat tetapi kalau katong menang maka anjuran yang dibuat wali kota, segera dicabut hari ini juga,” ujar Jihad di depan kantor wali kota pada Kamis, 15 Juli 2021.

Ia menjelaskan instruksi wali kota Ambon Nomor 3 tahun 2021 tidak bisa mengikat mayarakat untuk menaati aturan karena hal itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 2 bahwa yang dapat membatasi masyarakat adalah undang-undang.

“Wali kota berupaya melawan hukum, karena bertantangan denga pasal 28 ayat 2 yang bisa membatasi dan mengatur masyarakat hanya peraturan, bukan intruksi atau anjuran.” kata Jihad.

Tantangan pedemo tidak direspons pihak pemerintah Kota Ambon dan demo berakhir ricuh dengan tindak represif yang dilakukan pihak satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan polisi kepada mahasiswa.

“Sangat disayangkan bahwa kami menantang mereka dengan regulasi undang-undang namun mereka diam tidak bisa menjawab undang-undang yang kami ajukan, sehingga mereka melakukan upaya membubarkan masa aksi dengan adu fisik,” tutur orator demonstrasi, Jihad.

Terkait demo yang berlangsung, Wakil Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease AKBP Heri Budianto, mengatakan aksi berjalan tanpa adanya izin dari pihak kepolisian. “Harusnya memberikan surat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut koordinator lapangan Muhammad Umar Alkatiri mengaku telah memberikan surat pemberitahuan aksi kepada pihak keamanan secara online.

“Surat pemberitahuan aksi kepada pihak keamanan dilakukan secara online sesuai prosedur namun dinamika pihak keamanan sengaja dilakukan demi membubarkan massa aksi’’ tuturnya.

Aksi dalam demo dilakukan untuk menolak PPKM mikro di Maluku, edaran Kementerian Agama Maluku terkait ditiadakannya salat Idhul Adha, kartu vaksin sebagai syarat berpergian, dan pendatangan tenaga kerja asing. Serta menuntut pemerintah Kota Ambon transparan dalam anggaran penanganan covid-19.

Share this :
About admin 512 Articles
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), organisasi internal kampus atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), bergerak dalam bidang jurnalistik—mencari, mengolah, menulis, mengedit, dan mempublikasi sebuah artikel ke khalayak melalui pemberitaan online, koran, dan majalah. Lintas berdiri pada tanggal 24 April 2011.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*