LINTAS Bukan Penyebar Fitnah

1979566_495490130573723_6721959621176955106_n
Mizwar Tomagola. Sumber : doc. pribadi

Penulis : Ketua Komisyariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Mizwar Tomagola
**

KEBEBASAN  berserikat, berkumpul, dan berpendapat dalam bentuk lisan maupun tulisan merupakan amanat konstitusi. Ruang berekspresi yang diberikan oleh negara sejatinya adalah upaya untuk  melibatkan dan menjaring aspirasi dari masyarakat berupa solusi bahkan kritik yang sifatnya membangun. Dalam fakta bernegara, Indonesia merupakan salah-satu dari negara demokratis di dunia yang sangat menjunjung kebebasan berpendapat.

Mengamati lintasan sejarah dari rezim ke rezim, Indonesia relatif sukses dalam mengakomodir suara rakyat yang disalurkan lewat media massa. Sekalipun di masa rezim diktator – Soeharto, kebebasan tersebut dikebiri dengan alasan provokator dan kontra pancasila yang pada akhirnya berakibat dibredel beberapa media massa oleh sang penguasa, beberapa di antaranya Majalah Tempo, The Jakarta Times, Majalah Detik, Majalah Ekspres, Harian Indonesia Raya, dan beberapa media lain.

Kisah pemberangusan terhadap kebebasan pers di atas, terasa kembali mulai di praktekkan oleh sebagian pejabat di IAIN Ambon. Dalihnya hampir serupa : pihak birokrat mencoba menyudutkan peran Lintas sebagai agen provokator yang sengaja memperkeruh suasana akademik dengan pemberitaan yang dianggap sensetif dan menganggu stabilitas pencitraan kampus yang sudah lama mendapat rangking pencitraan buruk.

Bahkan beredar desas-desus di kalangan mahasiswa, pimpinan redaksi beserta beberapa anggotanya yang lain akan dipersulit oleh pihak lembaga. Sikap demikian sepatutnya perlu di pertimbangkan dengan jernih. Sebab, kala kita mencermati konten pemberitaan yang Lintas muat, sangat jelas Lintas merujuk pada koridor kerja kode etik jurnalistik yang baik. Misalkan pada sisi keberimbangan berita, Lintas penuhi itu dengan menyediakan kolom komentar dari kedua pihak yang tersangkut kasus : korban dan dugaan pelaku.

Antitesa terhadap kebebasan pers yang menimpa Lintas saat ini bagi kami merupakan sebuah penghianatan terhadap konstitusi, serta tak lain adalah langkah pembodohan struktural secara masif pihak birokrat terhadap mahasiswanya. Sebab apa yang telah diwartakan memeliki netralitas dan sisi keakuratan informasi. Artinya, birokrat secara nilai dinilai tak menghargai UU Pers, asas demokrasi yang dianut Indonesia hingga mengelak deklarasi universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 silam.

Olehnya itu, dengan kesadaran dan keyakinan penuh  kami memberikan apresiasi besar terhadap teman-teman pers kampus yang telah berani membongkar kasus dugaan kekerasan seksual yang sengaja dilakukan salah seorang dosen pengajar di IAIN Ambon. Mirisnya, tindakan itu dilakukan pada anak didiknya sendiri.

Para pejabat yang sudah terlanjur bernafsu memvonis teman-teman pers sebagai provokator, kami menyarankan agar  kembali membuka buku-buku mengenai ilmu jurnalis, atau menghafal kode etik jurnalistik sehingga menyadari dan mampu menempatkan pernyataan mereka di hadapan mahasiswa. Karena realitas yang terjadi, memberikan kesan emperis bahwa sebagian pejabat birokrat telat memahami atau lebih konkritnya tak tahu kerja pers umumnya.

Semoga kehadiran isi kertas ini bisa menjadi lentera yang kelak memberikan sedikit pencerahan pada sebagian pejabat kampus yang mencoba mematikan lonceng kebebasan pers di IAIN Ambon. Ucapan terima kasih juga kepada pembaca yang budiman semoga memahami maksud tulisan di atas agar bersama-sama menghargai hak-hak  wartawan.

***

Share this :
About admin 484 Articles
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), organisasi internal kampus atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), bergerak dalam bidang jurnalistik—mencari, mengolah, menulis, mengedit, dan mempublikasi sebuah artikel ke khalayak melalui pemberitaan online, koran, dan majalah. Lintas berdiri pada tanggal 24 April 2011.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*