UKM Pers Tidak Boleh Dibunuh

Ilustrasi: persma.org

Satu periode pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Lintas tidak dibekali SK. Rektor IAIN Ambon Hasbollah Toisuta beralasan SK tersebut sudah ditangan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Abdullah Latuapo.

Pengurus Lintas berkali-kali menemui Abdullah Latuapo—meminta SK periode 2016-2017 itu. Namun, berkali-kali permintaannya ditolak. Sehingga proses kerja di UKM tersebut berjalan tanpa “legitimasi hukum” dari kampus. Walaupun begitu pengurus Lintas masih optimis untuk bekerja.

Penahanan SK didasari atas pemberitaan dugaan pencabulan oleh oknum dosen—yang diterbitkan koran Lintas pada Desember 2016. Penjualan koran di lingkungan kampus dirampas sejumlah pejabat. Puluhan eksemplar yang berada di kantor Lintas diambil secara paksa. Lantaran pemberitaan itu—Lintas sempat diisukan akan diberedel.

Penahanan SK, berarti usaha “pembunuhan” terhadap kerja UKM Pers di IAIN Ambon. Awak Lintas sangat menyesali tindakan Wakil Rektor III itu. Bahkan pascapemberitaan pun ada wartawan Lintas yang diancam untuk dipersulit akademiknya.

Menolak menerbitkan SK UKM Pers oleh Abdullah Latuapo merupakan ancaman terhadap kerja UKM—yang sudah dibiayai puluhan juta rupiah. Kerja UKM untuk mendukung visi-misi kampus tidak bisa diabaikan. Pembekuan SK pun tidak bisa diteruskan dengan tangan besinya.

Sikap para pejabat yang menolak diwawancarai—dengan alasan Lintas belum dibekali SK merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM)—terhadap hak mendapatkan informasi bagi “masyarakat” di kampus. Jika kebebasan berpendapat berupa demonstrasi bisa dibebaskan, mengapa kerja UKM Pers harus “dibunuh”?

Abdullah Latuapo pernah berjanji untuk memberikan SK tersebut. Tetapi janji itu disertai alasan. Alasannya Lintas harus merombak kembali struktur pengurus—yang di dalamnya terdapat nama-nama wartawan atau pengurus yang ikut meliput dugaan kekerasan seksual itu.

Pekan lalu, Musyawarah Besar (Mubes) UKM Pers periode 2018-2019—dan terpilihnya pengurus baru diharapkan tidak terulang kembali pembekuan SK. Para pengurus langsung memasukan nama-nama pengurus untuk di-SK-kan. SK terebut merupakan legitimasi hukum bagi organisasi intra kampus.

Sehingga pembatalan SK Lintas tidak dituding sebagai “pelecehan” atas kreasi mahasiswa. Rektor diminta untuk ikut mengawal kerja bawahannya. Para pejabat yang sengaja menahan SK tersebut merupakan tindakan tidak terpuji. Diharapkan pula dukungan moral terhadap semua UKM tanpa pilih-kasih.

Jika Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama masih berisi keras menahan SK UKM Pers periode ini—sama dengan ia menolak adanya proyek alih status—yang di dalamnya diusung dukungan mahasiswa melalui kerja UKM. UKM Pers bukan anak tiri dari bapak kandungnya, IAIN Ambon. ***

Catatan: Tulisan ini sepenuhnya tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi lpmlintas.com


Penulis: Ihsan Relibun
Adalah Pengurus UKM Pers atau Redaktur di koran Lintas. Ia dapat dihubungi melalui: ihsanreliubun@lpmlintas.com/ireliubun@yahoo.com.

Share this :
About admin 484 Articles
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), organisasi internal kampus atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), bergerak dalam bidang jurnalistik—mencari, mengolah, menulis, mengedit, dan mempublikasi sebuah artikel ke khalayak melalui pemberitaan online, koran, dan majalah. Lintas berdiri pada tanggal 24 April 2011.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*