Mulai Berlaku, Inilah Sembilan Fakta Revisi UU MD3

Sumber: BBC Indonesia


LINTAS.COM, IAIN Ambon – Revisi Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) telah berlaku meski tanpa tandatangan Presiden Joko Widodo, Rabu, 14 Maret 2018.

Mengutip BBC Indonesia, ini 9 fakta revisi UU MD3:

 

  1. Apa itu UU MD3?

UU MD3 adalah Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Undang-undang ini berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD. Hak, kewajiban, kode etik serta detil dari pelaksanaan tugas juga diatur.

Terdiri atas 428 pasal, UU MD3  menggantikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 mengenai MD3 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum. UU itu disahkan pada 5 Agustus 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Revisi terakhirnya disahkan oleh DPR, Senin, 12 Februari 2018.

  1. Revisi yang paling memicu kontroversi

Revisi Pasal 122 k terkait tugas MKD dalam revisi UU MD3 menuai kontroversi karena DPR dianggap menjadi antikritik dan kebal hukum. Pengamat menganggapnya sebagai upaya kriminalisasi terhadap praktik demokrasi, khususnya rakyat yang kritis terhadap DPR.

Pasal yang memuat perihal penghinaan terhadap parlemen berisi tambahan peraturan yang memerintahkan Mahkamah Kehormatan Dewan: “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”

  1. Pasal lain yang direvisi dalam UU MD3

Selain kontroversi soal pasal “antikritik”, ada beberapa pasal yang diubah dalam UU MD3, diantaranya:

 

Pasal 73

Undang-undang sebelum direvisi menyatakan bahwa polisi membantu memanggil pihak yang enggan datang saat diperiksa DPR. Kini pasal tersebut ditambah dengan poin bahwa Polisi wajib memenuhi permintaan DPR untuk memanggil paksa.

“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

 

Pasal 84 dan 15 tentang komposisi pimpinan DPR dan MPR

Pasal ini lebih punya kontroversi politik karena kursi pimpinan DPR yang semula satu ketua dan empat wakil, menjadi satu ketua dan lima wakil.

Satu pimpinan tambahan ini akan menjadi jatah pemilik kursi terbanyak yang saat ini dipegang oleh PDI-P. Pada pasal 15, pimpinan MPR tadinya terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua. Dengan revisi, pimpinan MPR menjadi satu ketua dan tujuh wakil.

MPR terdiri atas 10 fraksi partai politik dan satu fraksi Kelompok DPD.

 

Pasal 245 tentang pemeriksaan anggota DPR

Pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana harus ada pertimbangan MKD sebelum DPR memberi izin. Padahal, 2015 lalu, MK sudah memutuskan, pemeriksaan harus seizin presiden, bukan MKD.

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).”

(Tidak berlaku untuk anggota yang tertangkap tangan, tindak pidana khusus, dan pidana dengan hukuman mati atau seumur hidup.)

  1. Dianggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap demokrasi

Pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti, menyebut UU MD3 mengkriminalisasi rakyat yang kritis terhadap DPR.

“Pasal yang seakan-akan menakut-nakuti masyarakat itu harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang melindungi warga untuk menyatakan pendapat,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan, pasal yang membahas wewenang pemanggilan paksa oleh DPR bermasalah.

” Memanggil paksa ini menggunakan kewenangan oleh kepolisian, jadi kepolisian wajib untuk memenuhi request (permintaan) mereka bila ada pemanggilan paksa, yang menurut kami merusak demokrasi di Indonesia,” kata Bivitri.

  1. Ditolak Massal

Demo menolak UU MD3 dilakukan oleh mahasiswa di banyak daerah. Di Medan, mahasiswa menumbangkan gerbang DPRD. Empat mahasiswa di Bengkulu sempat ditangkap polisi pada 5 Maret karena demo berujung ricuh. Mahasiswa Surabaya menutup jalan di depan DPRD saat menolak revisi UU MD3, akhir Februari lalu.

Masyarakat ikut menolak melalui beberapa petisi di Change,org. 203 ribu orang menandatangani Petisi “Tolak revisi UU MD3, DPR tidak boleh mempidanakan kritik!”, dan 78 ribu pendukung menandatangani “Tolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi’.

  1. Fraksi yang menolak dan mendukung revisi RUU MD3

Dari 10 fraksi, delapan di antaranya mendukung pengesahan. Partai yang mendukung revisi UU MD3 adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS dan Hanura. Partai Nasional Demokrat dan PPP meminta pengesahan ditunda. Karena tidak dikabulkan, Nasdem walkout saat UU tersebut disahkan.

“Pembahasan RUU ini oleh DPR membuat undang-undang untuk menciptakan lowongan jabatan yang akan diisi sendiri, ” kata Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate kepada Kompas.com.

  1. Pro kontra Perppu

Kritik terhadap UU MD3 -terutama terkait tiga pasalnya yang kontroversial- juga disampaikan oleh dua partai di DPR yaitu PPP dan Partai Nasdem, yang mengusulkan agar presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.

Namun, Ketua Pusat Studi Kebijakan Negara Universitas Padjadjaran, Indra Prawira, mengatakan membuat Perppu harus memenuhi syarat ‘kegentingan yang memaksa’. Menurutnya, Perppu yang pernah dibuat pemerintah belum tentu menyelesaikan masalah, seperti Perppu ormas yang melarang organisasi anti-Pancasila.

  1. Presiden Joko Widodo tidak menandatangani

“Draft UU MD3 sudah ada di meja saya, tapi belum saya tandatangani. Saya memahami keresahan yg ada di masyarakat mengenai hal ini. Kita semua ingin kualitas demokrasi kita terus meningkat, jangan sampai menurun,” tulis Presiden Indonesia Joko Widodo lewat akun Twitter-nya, Rabu, 21 Februari 2018 lalu.

Namun, aturan ini tetap berlaku, meski Presiden tidak menandatanganinya.

  1. Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Beberapa pihak mengajukan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi. Zico Leonard (21 tahun) dan Josua Satria (20 tahun) mengajukan gugatan uji materi ke MK, awal Maret lalu. Ini pertama kalinya mahasiswa dan alumni Universitas Indonesia itu mengajukan uji materi. Hari yang sama, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mengajukan gugatan.

PPP dan Partai Nasdem,  mengusulkan agar presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.

Menerima gugatan tersebut, Hakim MK mempersoalkan UU MD3 yang belum punya nomor lembaran negara. Nomor tersebut baru akan diberikan setelah Presiden mendatangani, atau otomatis dalam 30 hari setelah disahkan oleh DPR.

Hakim MK memberikan waktu agar penggugat melengkapi gugatannya dengan nomor tersebut, dengan batas pada 21 Maret.

Editor: Salama Picalouhata

Share this :
About admin 464 Articles
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), organisasi internal kampus atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), bergerak dalam bidang jurnalistik—mencari, mengolah, menulis, mengedit, dan mempublikasi sebuah artikel ke khalayak melalui pemberitaan online, koran, dan majalah. Lintas berdiri pada tanggal 24 April 2011.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*