Rapat Komisi III DPRD Maluku, Wartawan TribunAmbon.com Diintimidasi

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw. Foto: Antaranews.com

Reporter: Yolanda Agne
Editor: Yustri Samallo


LINTAS.COM – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Richard Rahakbauw melarang meliput dan memaksa wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy menghapus rekaman liputan pada Jumat, 4 Juni 2021.

Mesya dipaksa menghapus video rekaman ketika meliput rapat pengawasan APBD/APBN tahun anggaran 2020 di lima kabupaten dan kota. Pelarangan itu terjadi sekitar pukul, 11.52 WIT saat rapat tengah berlangsung.

Berawal dari salah satu anggota komisi III DPRD, Ayu Hasanussi yang mengetahui Mesya merupakan jurnalis dari TribunAmbon.com kemudian ia memberikan intruksi kepada ketua komisi agar rapat berlangsung tanpa diliput.

Pelarangan itu berlanjut dengan bentakan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Richard Rahakbauw selaku pimpinan rapat.

“Siapa yang video? Hapus, hapus sekarang,” teriak Richard ketika rapat berlangsung.

Ia juga meminta salah satu staf DPRD untuk memeriksa ponsel yang digunakan Mesya untuk merekam.
“Hei, periksa teleponnya apakah dia sudah hapus atau belum, cepat periksa,” kata Richard.

Mesya yang merasa terintimidasi tidak bisa melawan ketika video liputannya dihapus secara paksa.

Tidak hanya Richard, Kadis PUPR Maluku, Muhammad Marasabessy juga meminta agar rapat berlangsung tanpa diliput. “Saran saya, ada baiknya rapat ini tidak usah diliput oleh jurnalis,” ujarnya.

Rapat yang berlangsung di ruang komisi III DPRD ini terpaksa berjalan tanpa diliput oleh jurnalis. Usai rapat Richard meminta maaf kepada Mesya atas sikapnya.

“Ade kaka minta maaf e, kaka tidak tahu, aman to,” ujar Richard.

LBH Pers Ambon, dalam siaran persnya mengecam pelarangan meliput dan penghapusan hasil liputan secara paksa yang jelas melanggar UU Pers No 40 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa kerja jurnalistik dilindungi hukum.

“Kemerdekaan Pers dijamin dalam UU Pers pasal 2 dan pasal 4, bahkan di pasal 4 ayat 3 sangat jelas menyebutkan pers nasional dalam hal ini jurnalis berhak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, apa yang dilakukan RR sudah sangat melanggar hukum di negara ini,” kata Insany, Ketua Divisi Non Litigasi LBH Pers.

Hal intimidasi juga pernah menimpa mantan Ketua Aliansi Jurnalis (AJI) Kota Ambon, Abdul Karim Angkotasan dan Wartawan Koran Harian Rakyat Maluku, Sam Hatuina pada tahun 2018. Mereka diintimidasi hingga ditampar di depan umum ketika sedang melaksanakan kerja jurnalistik oleh Said Assagaff yang ketika itu mencalonkan diri menjadi Gubernur Maluku.

Share this :
About admin 472 Articles
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), organisasi internal kampus atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), bergerak dalam bidang jurnalistik—mencari, mengolah, menulis, mengedit, dan mempublikasi sebuah artikel ke khalayak melalui pemberitaan online, koran, dan majalah. Lintas berdiri pada tanggal 24 April 2011.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*