Lintas Kecam Tindak Intimidasi Anggota DPRD Maluku Kepada Wartawan TribunAmbon.com

Aksi Bungkam LPM Lintas IAIN Ambon di Jalan Ay Patty, Senin, 09 Maret 2018. Foto: Lintas/Husni Tokomadoran.

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lintas Institut Agama Islam Negeri Ambon mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Richard Rahakbauw terhadap wartawan TribunAmbon.com Mesya Marasabessy, Jumat, 4 Juni 2021.

Mesya dipaksa menghapus video rekaman ketika meliput rapat pengawasan APBD/APBN tahun anggaran 2020 di lima kabupaten dan kota. Pelarangan itu terjadi sekitar pukul, 11.52 WIT saat rapat tengah berlangsung.

Berawal dari salah satu anggota komisi III DPRD, Ayu Hasanussi yang mengetahui Mesya merupakan jurnalis dari TribunAmbon.com kemudian ia memberikan intruksi kepada ketua komisi agar rapat berlangsung tanpa diliput.

Pelarangan itu berlanjut dengan bentakan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Richard Rahakbauw selaku pimpinan rapat.

“Siapa yang video? Hapus, hapus sekarang,” teriak Richard saat rapat berlangsung.

Ia juga meminta salah satu staf DPRD untuk memeriksa ponsel yang digunakan Mesya untuk merekam. Mesya yang merasa terintimidasi tidak bisa melawan ketika video liputannya dihapus secara paksa.

Tidak hanya Richard, Kadis PUPR Maluku, Muhammad Marasabessy juga meminta agar rapat tidak diliput. Seluruh jurnalis diusir keluar sehingga rapat yang berlangsung di ruang komisi III DPRD terpaksa berjalan tanpa diliput oleh jurnalis.

Atas tindak intimidasi yang menimpa wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy yang juga anggota Lembaga Pers Mahasiswa Lintas, dengan ini Lintas menyatakan sikap:

  1. Rapat tersebut adalah rapat terbuka, sehingga jurnalis memiliki hak untuk meliput ketika rapat berlangsung. Pelarangan dan penghapusan secara paksa terhadap hasil liputan merupakan pelanggaran atas kebebasan pers dan UU Pers Nomor 40 tahun 1999.
  2. Meminta anggota DPRD Provinsi Maluku menaati UU Pers yang berlaku, karena sesuai UU no 40 tahun 1999 (Pasal 18 ayat 1) siapapun yang menghalangi atau menghambat kerja pers maka dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp 500 juta.
  3. Mengutuk aksi pelarangan liputan dan penghapusan hasil liputan secara paksa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku terhadap wartawan.
Share this :
About admin 472 Articles
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), organisasi internal kampus atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), bergerak dalam bidang jurnalistik—mencari, mengolah, menulis, mengedit, dan mempublikasi sebuah artikel ke khalayak melalui pemberitaan online, koran, dan majalah. Lintas berdiri pada tanggal 24 April 2011.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*