Satpol PP dan Polisi Pukul Pengunjuk Rasa di Depan Kantor Wali Kota

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta anggota Polisi yang mengawal unjuk rasa memukul demonstran yang mengkritik PPKM mikro di depan kantor Wali Kota Ambon, Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kamis, 15 Juli 2021. LINTAS/Taufik Rumadaul

Reporter: Taufik Rumadaul
Editor: Ihsan Reliubun


LINTAS.COM — Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ambon dan polisi memukul sejumlah pengunjuk rasa yang mengkritik Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM mikro di depan Kantor Wali Kota Ambon di Jalan Sultan Khairun, Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kamis, 15 Juli 2021.

Salah satu orator yang diduga menjadi korban pemukulan aparat keamanan, Jihad Toisuta, menyesalkan tindakan pemukulan massa aksi. “Tindakan represif itu dilakukan dari aparatur keamanan secara tiba-tiba tanpa ada masa aksi yang memulai,” kata Jihad. Ia menilai pemukulan itu dilakukan pihak keamanan secara sengaja.

Unjuk rasa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon ini menolak Instruksi Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM mikro diperketat di Kota Ambon. Alasannya, instruksi tersebut bertentangan dengan hukum. Jihad menjelaskan, yang berhak membatasi masyarakat hanya peraturan perundang-undangan, bukan instruksi.

“Sedangkan Wali Kota (Richard Louhenapessy) kalau paham hukum, mengeluarkan peraturan wali kota, bukan instruksi. Untuk itu kami menolak PPKM,” kata dia ketika berorasi.

Terkait pemukulan dirinya dan kekerasan kepada pedemo lain, Jihad berjanji akan memprosesnya melalui jalur hukum. Upaya itu bertujuan agar pihak keamanan tidak mengulang perbuatan kekerasan kepada demonstran lain. “Karena ini merupakan tindakan melawan hukum,” ucap Jihad kepada Lintas usai berunjuk rasa.

Jihad menjelaskan, kekerasan pihak keamanan tidak didahului dengan peringatan kepada pedemo. Aksi pemukulan itu dilakukan tiba-tiba oleh anggota polisi dan Satpol PP. Seharusnya, kata dia, pihak keamanan memberikan peringatan tiga kali sebelum menindak pengunjuk rasa.

Senada disampaikan Ikbal Kaplale, yang menilai tindakan represif dari Satpol PP dan polisi mencederai hukum. Sesuai ketentuan Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 1945, kata dia, polisi harus melindungi dan mengayomi masyarakat.

Namun, ia menambahkan, tindakan represif itu menunjukkan pihak kemanan tidak menjalankan tugas sesuai hukum. Sehingga ketidaktahuan hukum oleh petugas yang mengawal masa aksi bertindak represif. “Semestinya pihak kepolisian dan Satpol PP sebagai aparat keamanan mengawal dan menghindari tindakan represif,” ujarnya.

Kepala Satpol PP Kota Ambon Josias Loppies, menyatakan pemukulan tersebut merupakan dampak dari pengunjuk rasa yang mengamuk dan berusaha merusak pintu pagar Kantor Wali Kota. “Dampaknya dari (pedemo) mau patah-patah pintu pagar masuk, anarki,” kata Josias ketika dihubungi Lintas.

Namun, Josias mengakui bawahannya yang memukul demonstran merupakan tindakan melannggar hukum. Dalam pembinaan seusai mengawal demonstrasi tadi, kata dia, belum ada bawahannya yang mengaku memukul mahasiswa yang berunjuk rasa.

Selama ini, Josias berdalih, tidak ada pemukulan kepada massa aksi atau mahasiswa yang berunjuk rasa. Pemukulan kepada pedemo baru terjadi tadi. Dia berjanji ke depan dipastikan tidak ada lagi aksi represif anggotanya kepada pedemo.

Terkait sanksi apa yang bakal dijatuhkan kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran dengan menjotos demonstran, Josias berujar akan ditindak sesuai aturan yang berlaku dalam Satpol PP. “Nanti kita lihat sesuai kita punya aturan kan,” kata dia.

Menanggapi aksi menolak PPKM mikro, Wakil Kepala Polisi Resor Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Ajun Komisaris Besar Polis (AKBP) Heri Budianto mengatakan, unjuk rasa tersebut mengganggu ketertiban umum. “Harus ada izin dari kepolisian,” ujarnya. Namun, Heri enggan menanggapi aksi represif aparat keamanan kepada pedemo.

Menanggapi pernyataan Heri, Jihad, yang juga mahasiswa program studi hukum pidana Islam di IAIN Ambon itu mengatakan, pihak kepolisian bukan badan yang memberikan izin kepada masa aksi menyampaikan aspirasi di depan umum. “Karena kita bukan memberikan surat izin, kita beri surat pemberitahuan,” ujar dia.

Dari pantauan Lintas, Jihad yang berorasi di atas pagar Kantor Wali Kota ditarik anggota Satpol PP hingga terjatuh. Selanjutnya, ia ditarik dan diseret ke halaman kantor yang dipimpin Richard Louhenapessy itu. Di halaman itu Jihad dipukul dan ditendang anggota polisi dan Satpol PP.

Melihat Jihad yang dijotos pihak keamanan, Ikbal langsung merangsek ke tengah pihak keamanan untuk menarik Jihad. Namun, reaksi anggota pengamanan menahan Ikbal dan melancarkan bogem dan menyeret mahasiswa semester akhir di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah itu.

“Lepas beta, jangan main fisik,” ujar Ikbal. Pemukulan itu mengakibatkan lebam di bagian bawah mata kiri Jihad dan bengkak di bagian pelipis kanan Ikbal. Unjuk rasa terkait PPKM mikro direncanakan bakal berlangsung pada Jumat, 16 Juli nanti.

Ihsan Reliubun

Share this :
About admin 484 Articles
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), organisasi internal kampus atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), bergerak dalam bidang jurnalistik—mencari, mengolah, menulis, mengedit, dan mempublikasi sebuah artikel ke khalayak melalui pemberitaan online, koran, dan majalah. Lintas berdiri pada tanggal 24 April 2011.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*