17 Tuntutan Mahasiswa Papua Gagal Disampaikan Demonstran

Unjuk rasa Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) di Bandung, 25 Mei 2021. Twitter/@friwp

Reporter: M. Sofyan Hatapayo
Editor: Ihsan Reliubun


LINTAS.COM — Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berunjuk rasa di kawasan Gong Perdamaian, Jalan Pattimura, Kota Ambon, Maluku, Ahad, 15 Agustus 2021. Sebanyak 17 tuntutan belum sempat dibacakan, polisi langsung membubarkan massa aksi secara paksa.

“Moderator baru buka aksi, katong langsung didekati polisi,” tutur salah satu orator, Alvian Aries kepada Lintas usai meninggalkan arena demo. “Masa aksi langsung ditendang dan dipukul.”

Demonstran mengaku menyesalkan tindakan polisi yang bertindak represif  ketika membubarkan unjuk rasa tersebut. “Dia dipukul, ditendang, kemudian telepon genggamnya dirampas,” ujar Alvian, yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Pattimura itu.

Salah satu korban kekerasan polisi yang dimaksud Alvian, yakni Wetub Ilham. Setelah dipukul, Wetub langsung digiring dengan mobil polisi menuju kantor Kepolisian Resort Kota Ambon dan Pulau-pulau Lease.

Mahasiswa Universitas Pattimura asal Papua itu dipukul ketika mengambil gambar jalannya unjuk rasa. Menurut Alvian, pemukulan dan pembubaran paksa demonstran oleh pihak kepolisian itu tak manusiawi. Alvian mengatakan tindakan kekerasan kepada pedemo tidak didahului peringatan.

Terkait tindakan represif  kepada massa aksi, Kepala Polresta  Komisaris Besar Leo Surya Nugraha Simatupang belum mengkonfirmasi pesan Lintas. “Nanti informasinya dari Kepala Satuan Intelkam (Intelijen dan Keamanan),” kata Leo melalui pesan WhatsApp.

Lintas juga megirim pesan serupa kepada Kepala Satuan Intelkam Ajun Komisaris Polisi Frangky Tupan pukul 21.24 WIT. Namun pesan tersebut tidak direspons Franky.

Dalam aksi ini, mahasiswa asal Papua itu akan menyampaikan 17 tuntutan. Berikut rinciannya:

1. Memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi raykat Papua Barat;

2. Tarik militer (TNI-Polri) organik dan nonorganik dari seluruh tanah Papua Barat sebagai syarat demokratis;

3. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, MIFFE, dan lainnya yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua Barat;

4. Amerika Serikat, Belanda, Indonesia, Rusia, harus bertanggung jawab atas penjajahan dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa Papua Barat dari Trikora hingga otonomi khusus berlanjut;

5. PBB segera desak Indonesia membawa persoalan Papua Barat ke meja perundingan;

6. Buka akses jurnalis internasional dan nasional ke Papua barat;

7. Kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berekspresi bagi rakyat Papua Barat;

8. Bebaskan Viktor Yeimo dan seluruh tahanan politik Papua Barat tanpa syarat;

9. Tolak otonomi khusus jilid II;

10. Tetapkan TPNPB bukan organisasi teroris, KKB, KKBS, tapi mereka adalah freedom fighter;

11. Kampus dan TNI-Polri stop intimidasi mahasiswa Papua di Kota Ambon;

12. Bebaskan tahanan politik (tapol) nurani Maluku;

13. Tolak Blok Masela;

14. Tolak Lumbung Ikan Nasional (LIN);

15. Bebaskan Risman Soulissa dari jeratan UU ITE;

16. Sahkan RUU PKS, PPRT, RUU Masyarakat Adat;

17. Bebaskan dua pahlawan masyarakat adat Sabuai.

Aksi damai FRI-WP dan AMP berlangsung pukul 15.00 WIT itu bertajuk “59 Tahun New York Agreement Ilegal dan Lawan Rasisme di Tanah Papua. Aksi yang juga bertujuan memperingati Perjanjian New York tersebut dilakukan setiap 15 Agustus—dua hari menjelang ulang tahun Republik Indonesia.

Yustri Samallo

Share this :
About admin 490 Articles
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), organisasi internal kampus atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), bergerak dalam bidang jurnalistik—mencari, mengolah, menulis, mengedit, dan mempublikasi sebuah artikel ke khalayak melalui pemberitaan online, koran, dan majalah. Lintas berdiri pada tanggal 24 April 2011.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*