Koalisi Desak Hentikan Kriminalisasi LPM Lintas

Wartawan Lintas Indah Sari Ibrahim, menunjukkan majalah Lintas edisi 'IAIN Ambon Rawan Pelecehan' kepada pengguna jalan di Jembatan Merah Putih, Kota Ambon, Senin, 21 Maret 2022. LINTAS/Ihsan Reliubun

Reporter: Lintas.com
Editor: Ihsan Reliubun


LINTAS.COM — Koalisi Pembela Lembaga Penerbitan Mahasiswa (LPM) Lintas mendesak Polda Maluku menghentikan upaya pemidanaan terhadap sembilan penggiat LPM Lintas IAIN Ambon. Mereka yang membongkar dugaan kekerasan seksual di kampus.

“Upaya pemidanaan terhadap penggiat LPM Lintas ini semakin menunjukan bahwa IAIN Ambon tidak dapat mewujudkan ruang aman bagi korban kekerasan seksual,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin, dalam keterengan pers, Rabu, 25 Mei 2022.

Koalisi Pembela Lintas terdiri dari LBH Pers, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, AJI Ambon, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Maluku.

Menurut Koalisi, upaya kriminalisasi itu mencederai hak atas kebebasan berekspresi dan akademik di saat Dewan Pers telah menyatakan karya jurnalistik bertajuk “IAIN Rawan Pelecehan Seksual” di majalah Lintas yang beredar pada 14 Maret 2022, dikerjakan sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Atas liputan ini, sembilan anggota Lintas dilaporkan oleh Gilman Pary, Fungsional Analisis Kepegawaian Ahli Madya IAIN Ambon kepada Polda Maluku pada 18 Maret 2022. Pelaporan itu terjadi setelah Lintas menerbitkan majalah dengan judul “IAIN Ambon Rawan Pelecehan”.

Majalah tersebut adalah hasil liputan investigasi tim redaksi terkait dugaan 32 kasus kekerasan seksual yang terjadi di IAIN Ambon sejak 2015 hingga 2021. Pada 11 dan 15 Mei lalu, sembilan penggiat LPM Lintas menerima surat panggilan klairifikasi dari Polda Maluku.

Ade Wahyudin menyatakan, surat undangan dan proses pemeriksaan terhadap sembilan awak Lintas tidak patut dan tidak sah secara hukum. “Panggilan klarifikasi bukan merupakan salah satu proses pemeriksaan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” tutur Ade.

Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito mengingatkan agar Polda Maluku merujuk hasil penilaian Dewan Pers bernomor 446/DP-K/V/2022 yang terbit pada 13 Mei 2022. Isi surat ini menyatakan Lintas patut diberikan penghargaan karena mengangkat kepentingan publik yang bersifat mendesak, mengingat jumlah korban kekerasan sangat banyak.

Seharusnya, kata Sasmito, IAIN Ambon memberikan perlindungan khusus terhadap penggiat LPM Lintas, serta menjadikan hasil liputan investigasi di majalah “IAIN Rawan Pelecehan” sebagai titik mula bagi kampus membantu korban kekerasan seksual memperoleh keadilan serta pemulihan.

“Sudah jelas bahwa LPM Lintas IAIN Ambon tidak selayaknya dipidana karena bekerja untuk kepentingan publik. Rektor IAIN Ambon harus melindungi LPM Lintas sebagai bentuk komitmen menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dijamin undang-undang,” ucap Sasmito.

Koordinator KIKA, Diah Al Uyun, menyatakan bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjamin kebebasan akademik. Tindakan pembekuan, bahkan kriminalisasi yang terjadi adalah upaya tekanan dan pendisiplinan yang melanggar Surabaya Principle of Academic Freedom.

“Majalah Lintas telah memenuhi kaidah keilmuan yang seharusnya,” ujar Diah. Diah menambahkan, kasus kekerasan seksual yang berujung pada pembekuan LPM Lintas ini menimbulkan keprihatinan internasional. Hal itu telah dilaporkan ke Universal Periodic Review atau UPR 41st Tahun 2022 bersama Scholar at Risk (SaR).

Koalisi mendesak agar Rektor IAIN Ambon menghentikan segala bentuk tindakan intimidatif serta mencabut SK Pembekuan LPM Lintas, Polda Maluku menghentikan proses hukum terhadap sembilan penggiat LPM Lintas, memerintahkan Gilman Pary mencabut laporan ke Polda Maluku, serta mendesak Menteri Agama RI turun tangan mengawasi pelanggaran kebebasan akademik IAIN Ambon terhadap Lintas.

Share this :
About admin 512 Articles
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), organisasi internal kampus atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), bergerak dalam bidang jurnalistik—mencari, mengolah, menulis, mengedit, dan mempublikasi sebuah artikel ke khalayak melalui pemberitaan online, koran, dan majalah. Lintas berdiri pada tanggal 24 April 2011.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*